2.000 WNI Jadi Warga Malaysia , Sungguh Ironis

2.000 WNI Jadi Warga Malaysia

Terkait Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Umum

Kamis, 3 Juni 2010 | 04:37 WIB

Entikong, Kompas - Sejak tahun 1997 sekitar 2.000 warga Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang yang tinggal di daerah perbatasan Kalimantan Barat-Serawak memilih berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Ini akibat kesenjangan infrastruktur dan fasilitas umum di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Ketua Himpunan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan HR Thalib, Rabu (2/6), mengatakan, warga Kalimantan Barat yang berpindah wilayah dan kewarganegaraan itu sebagian besar berasal dari Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Sebagian lagi berasal dari beberapa desa di Kabupaten Bengkayang.

”Warga yang akan berpindah wilayah negara dan pindah kewarganegaraan jadi warga negara Malaysia kemungkinan masih akan terus bertambah. Sebab, sampai sekarang infrastruktur dan fasilitas umum di desa-desa itu masih sangat minim,” kata Thalib seraya mengingatkan, desa-desa yang disebutkannya di atas berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak.

Menurut Thalib, beberapa kampung di Suruh Tembawang saat ini hanya bisa dijangkau dengan menggunakan alat transportasi sungai. ”Perjalanan dari Entikong (pintu lintas batas Kalimantan Barat-Serawak) ke sana lebih dari enam jam. Itu pun masih harus dilanjutkan dengan berjalan kaki tiga jam lebih,” ujarnya.

Fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan sekolah, juga memprihatinkan. ”Sebagian kampung kini makin sedikit penghuninya. Yang tinggal pun umumnya generasi tua. Generasi mudanya lebih memilih menja- di warga negara Malaysia,” kata Thalib.

Tak jauh dari kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, di Malaysia hampir semua fasilitas umum dan infrastruktur tersedia dengan baik. ”Melihat infrastruktur yang seperti itu, mereka (penduduk Kalimantan Barat) pun akhirnya cenderung memilih pindah wilayah. Apalagi, daerah yang disasar tidak terlalu jauh dari kampung mereka,” kata Thalib.

Ironis

Kepala Bagian Humas Provinsi Kalimantan Barat Numsuan Madsun mengakui, warga Kalimantan Barat yang berpindah wilayah dan kewarganegaraan itu terkait tuntutan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum. ”Pemerintah Kalimantan Barat sudah berkali-kali, bahkan dalam setiap kesempatan, meminta pemerintah pusat segera merealisasikan jalan paralel di wilayah perbatasan sepanjang sekitar 800 kilometer. Sayangnya, sampai hari ini permintaan itu belum terealisasi. Ironis memang,” kata Numsuan.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terkait masalah perbatasan mengingat hal itu menyangkut hubungan dua negara.

”Kami juga sudah berkali-kali meminta penambahan puskesmas. Tetapi, karena satu puskesmas minimal harus melayani 2.500 warga, sampai hari ini permintaan itu juga belum dipenuhi. Padahal, jumlah penduduk di satu lokasi yang berdekatan (dengan Serawak) tidak sampai 2.500 orang,” ujar Numsuan Madsun. (AHA)

source : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/03/04373441/2.000.wni.jadi.warga.malaysia